WowKeren.com - Pada 17 Agustus Indonesia akan mencatat momentum sejarah baru dalam sistem pembayaran. Pasalnya, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini akan menjadi uang pertama yang dijamin kedaulatannya oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, M Chatib Basri, di kantornya pada Rabu (13/8) malam. Ia mengungkapkan bahwa uang NKRI tersebut tidak lagi tertulis BI tapi NKRI. "Iya pertama kali, nanti ada simbol garuda, ada simbol NKRI, ada BI dan pemerintah," ucap Chatib.
Nantinya ada beberapa desain baru dalam uang tersebut yang biasanya tidak tertera pada uang saat ini. Perbedaan paling mencolok adalah adanya tanda tangan menteri keuangan. Kemudian ada teks "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Nilai... (sesuai dengan nominal)" serta tercantum tahun emisi dan tahun cetak.
Chatib menjelaskan, masuknya pemerintah dalam uang NKRI akan menyempurnakan mata uang Indonesia ke depannya. Hal seperti ini lazim dilakukan negara lain contoh Amerika Serikat. "Nah, kalau uang sekarang adalah uang BI, tapi nanti dengan itu mata uang Republik Indonesia," imbuhnya.
Mata uang NKRI sendiri akan memiliki nilai yang sama seperti sebelumnya. Seperti diketahui, saat ini uang yang beredar terdiri dari pecahan Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000. Uang NKRI ini bisa diperoleh masyarakat terhitung 18 Agustus 2014 melalui bank maupun transaksi via ATM.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tujuan peredaran uang NKRI ini adalah untuk menggantikan uang Rupiah yang kondisinya sudah tak layak jadi alat tukar karena lusuh atau robek. Dikeluarkannya uang NKRI ini juga untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang.
Sedangkan belakangan ini banyak beredar foto yang disebut-sebut rupa uang kertas NKRI. BI pun meluruskan bahwa itu palsu karena yang asli tidak ada pemotongan angka nol. "Itu salah (bukan uang NKRI). Itu uang contoh waktu itu ada slide presentasi konsultasi publik tentang redenominasi," ucap Direktur Departemen Komunikasi BI, Pieter Yakobs, pada Rabu (13/8).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar